Halaltoday.id, Jakarta– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 50 persen perusahaan asuransi syariah telah mengembangkan produk asuransi sesuai kebutuhan industri halal pada 2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyatakan pihaknya terus memantau implementasi target pengembangan produk asuransi syariah untuk industri halal sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027.
“Agar target 50 persen tercapai pada 2027, OJK bersama asosiasi secara rutin melakukan monitoring (pengawasan) dan mendorong inovasi produk, penyusunan regulasi yang mendukung, serta penguatan kapasitas pelaku industri, termasuk aspek edukasi kepada konsumen,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan sejumlah perusahaan asuransi syariah saat ini telah mulai mengembangkan produk yang menyasar berbagai sektor dalam ekosistem industri halal.
Baca juga: MUI Sambut Baik Acara IHBC 2025
Menurutnya, ruang lingkup industri halal sangat luas, mencakup sektor manufaktur, jasa, dan sosial, sehingga produk asuransi syariah yang dibutuhkan pun beragam.
“Contohnya antara lain asuransi kebakaran syariah untuk pabrik, asuransi pengangkutan syariah, asuransi perjalanan umrah dan haji, serta asuransi jiwa syariah bagi pekerja di industri halal,” kata Ogi.
Tidak hanya menargetkan industri halal secara umum, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027 secara spesifik juga menargetkan 50 persen perusahaan asuransi syariah telah memasarkan produk asuransi syariah terkait wisata halal pada 2027.
Selain itu, OJK juga menargetkan 50 persen perusahaan asuransi syariah telah memiliki asuransi mikro syariah berbasis zakat, infak, dan sedekah pada 2027.
OJK mencatat kontribusi (pendapatan premi) asuransi syariah tumbuh 0,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp11,17 triliun pada Mei 2025.
Sementara aset perusahaan asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah masing-masing tercatat sebesar Rp34,48 triliun, Rp9,59 triliun, dan Rp2,95 triliun per Mei 2025.
