Halaltoday.id, Jakarta- Pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi syariah nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Sebagai salah satu prioritas nasional, pengembangan ekonomi syariah dilakukan secara inklusif melalui peningkatan investasi sektor industri halal, penguatan keuangan syariah, serta fasilitasi inovasi teknologi untuk mendukung ekosistem ekonomi berbasis syariah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Kamis (15/05), menegaskan bahwa penguatan sektor halal merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Baca juga: https://halaltoday.id/kian-menggeliat-industri-halal-bisa-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-nasional/
Indonesia juga menjadi negara yang memiliki regulasi khusus terkait produk halal yang menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kokoh dan berdaya saing global.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyebut bahwa sektor makanan dan minuman halal saat ini telah mewakili hampir 40% dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Kemudian dalam upaya memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, Pemerintah memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis.
Sebelumnya, pelaku UMKM harus menanggung biaya dan proses yang cukup kompleks. Kini, melalui kebijakan yang pro-UMKM, proses tersebut dipermudah dengan pendekatan deklarasi mandiri dan transparansi komposisi produk.
“Pemerintah sudah mengambil keputusan melalui undang-undang bahwa untuk UMKM halalnya gratis dan diberi kewenangan untuk semacam self-assessment menyatakan halal, sampai dengan kewajiban untuk transparansi bahwa komponen pembuat makanan itu memang dari unsur-unsur halal,” jelas Menko Airlangga.
Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dengan jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024.
Kontribusi ekonomi syariah dalam PDB tahun 2024 juga tercatat sebesar 46,71% yang menunjukkan bahwa sektor utama ekonomi syariah mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia juga menempati peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong daya saing produk halal dan menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan berbagai negara.
Negara Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan termasuk dalam negara-negara yang mengapresiasi standar halal Indonesia yang dianggap mewakili kualitas dan proses produksi yang baik.
Terkait kerja sama internasional di sektor halal, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mencontohkan tentang potensi besar Indonesia dalam industri haji dan umroh dengan kontribusi sekitar USD8 miliar per tahun ke Arab Saudi.
Nilai ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pasar bagi pelaku usaha nasional di Timur Tengah, terutama dalam penyediaan makanan, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya bagi jamaah asal Indonesia.
Menko Airlangga menyampaikan salah satu langkah konkret yang diusulkan yakni kerja sama sistem pembayaran digital antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Saudi melalui QRIS.
“Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk 8 billion ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS nya BI dengan Bank Central-nya Saudi sehingga para jamaah umroh dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,” jelasnya.
Kemudian dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyinggung pentingnya pengelolaan risiko keuangan di masa depan, khususnya bagi masyarakat, termasuk para perempuan.
Ia menjelaskan tentang peluncuran inovasi keuangan syariah berupa Bullion Bank atau Bank Emas, yang dikembangkan sebagai alternatif simpanan berbasis emas. Menurut Menko Airlangga, emas terbukti menjadi aset yang stabil dalam setiap krisis dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyimpan nilai.
“Bank Emas ini syariah compliant banget. Kenapa kita mau bangun Pegadaian? saya lihat emas itu dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap krisis ternyata naik. Jadi bukan DPK, Dana Pihak Ketiga dikembangkan, tapi emas yang ditaruh di Pegadaian itu naik,” ungkap Menko Airlangga.
Selain itu di sisi hilirisasi, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengolahan mineral strategis seperti tembaga dan emas untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan membangun kemandirian industri.
Airlangga menyampaikan bahwa Freeport Indonesia kini mampu memproduksi sekitar 70 ton emas per tahun, dan capaian ini dinilai dapat melampaui cadangan emas di beberapa negara tetangga. Pemerintah memandang pentingnya mengelola emas sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko ekonomi dan penguatan sistem keuangan nasional berbasis aset riil.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Wakil Presiden Indonesia ke-13, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian.
